Etika Bisnis

1.  Pengertian Etika Bisnis Menurut Beberapa Ahli
 

Menurut Rosita noer:  “Etika adalah ajaran (normatif) dan pengetahuan (positif) tentang yang baik dan yang buruk, menjadi tuntutan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.”

Menurut Yunani Kuno: ("ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan"), Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.

Menurut Drs. O.P. Simorangkir: “Etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.”

Menurut Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat: “Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.”

Menurut Drs. H. Burhanudin Salam: “Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai norma dan moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.”

2.  Macam – Macam Etika Bisnis

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia, yaitu:

ETIKA DESKRIPTIF, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikerjar oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku/sikap yang akan diambil.

 ETIKA NORMATIF, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

 Secara umum Etika  dapat dibagi menjadi:

 Etika Umum berbicara mengenai norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak secara etis,bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, lembaga-lembaga normatif dan semacamnya.

 Etika Khusus adalah penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud: Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis: cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan/tindakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada akibatnya.

Etika Khusus dibagi lagi menjadi 3:

A.   Etika Individual lebih menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.

B.    Etika Sosial berbicara mengenai kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesamanya.
Etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan. Karena kewajiban seseorang terhadap dirinya berkaitan langsung dan dalam banyak hal mempengaruhi pula kewajibannya dengan orang lain, dan demikian pula sebaliknya. Etika sosial menyangkut hungan manusia dengan manusia lain.
Dengan demikian luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi atau terpecah menjadi banyak bagian/bidang. Dan pembahasan bidang yang paling aktual saat ini adalah mengenai:
a.     Sikap terhadap sesama
b.     Etika keluarga
c.     Etika profesi
d.     Etika politik
e.     Etika lingkungan
f.      Etika ideology

C.    Etika Lingkungan Hidup, menjelaskan hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya dan juga hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada lingkungan hidup secara keseluruhan.

3.  Teori – Teori Etika Bisnis

Teori – teori etika bisnis dapat di bagi menjadi:

a.    Etikateleologi
Etika teleologi yaitu etika yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan. Suatu tindakan dinilai baik, jika bertujuan mencapai sesuatu yang baik,atau akibat yang ditimbulkannya baik dan bermanfaat. Misalnya : mencuri sebagai etika teleology tidak dinilai baik atau buruk. berdasarkan tindakan itu sendiri, melainkan oleh tujuan dan akibat dari tindakan itu. Jika tujuannya baik, maka tindakan itu dinilai baik. Contoh seorang anak mencuri untuk membiayai berobat ibunya yang sedang sakit, tindakan ini baik untuk moral kemanusian tetapi dari aspek hukum jelas tindakan ini melanggar hukum. Sehingga etika teologi lebih bersifat situasional, karena tujuan dan akibatnya suatu tindakan bisa sangat bergantung pada situasi khusus tertentu. Karena itu setiap norma dan kewajiban moral tidak bisa berlaku begitu saja dalam situasi sebagaimana dimaksudkan.
Filosofinya:

·         Egoism
Perilaku yang dapat diterima tergantung pada konsekuensinya. Inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Satu-satunya tujuan tindakan moral setiap orang adalah mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya.Egoisme ini baru menjadi persoalan serius ketika ia cenderung menjadihedonistis, yaitu ketika kebahagiaan dan kepentingan pribadi diterjemahkan semata-mata sebagai kenikmatan fisik yg bersifat vulgar. Memaksimalkan kepentingan kita terkait erat dengan akibat yang kita terima.

·         Utilitarianism                                          
Semakin tinggi kegunaannya maka semakin tinggi nilainya. Berasal dari bahasa latin utilis yang berarti “bermanfaat”. Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Dalam rangka pemikiran utilitarianisme, kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah “the greatest happiness of the greatest number”, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang yang terbesar.

b.    Teori Deontologi
Teori Deontologi yaitu : berasal dari bahasa Yunani , “Deon“ berarti tugas dan “logos” berarti pengetahhuan. Sehingga Etika Deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibatnya atau tujuan baik dari tindakanyang dilakukan, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada diri sendiri. Dengan kata lainnya, bahwa tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindkan itu. Contoh : jika seseorang diberi tugas dan melaksanakanny sesuai dengan tugas maka itu dianggap benar, sedang dikatakan salah jika tidak melaksanakan tugas.

4.  Etika Bisnis Yang Baik
Menurut Richard De George, bila perusahaan ingin sukses/berhasil memerlukan 3 hal pokok yaitu :
1.    Produk yang baik
2.    Managemen yang baik
3.    Memiliki Etika
Tiga aspek pokok dari bisnis yaitu : dari sudut pandang ekonomi, hukum dan etika.

o   Sudut pandang ekonomis.
Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Yang terjadi disini adalah adanya interaksi antara produsen/perusahaan dengan pekerja, produsen dengan konsumen, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Kegiatan antar manusia ini adalah bertujuan untuk mencari untung oleh karena itu menjadi kegiatan ekonomis. Pencarian keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak, tetapi dilakukan melalui interaksi yang melibatkan berbagai pihak.
Dari sudut pandang ekonomis, good business adalah bisnis yang bukan saja menguntungkan, tetapi juga bisnis yang berkualitas etis.

o   Sudut pandang etika (moral).
Dalam bisnis, berorientasi pada profit, adalah sangat wajar, akan tetapi jangan keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Tidak semua yang bisa kita lakukan boleh1 dilakukan juga. Kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Pantas diperhatikan, bahwa dengan itu kita sendiri tidak dirugikan, karena menghormati kepentingan dan hak orang lain itu juga perlu dilakukan demi kepentingan bisnis kita sendiri.

o   Sudut pandang Hukum
Bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga terikat dengan “Hukum” Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Dan dalam praktek hukum banyak masalah timbul dalam hubungan bisnis, pada taraf nasional maupun international. Seperti etika, hukum juga merupakan sudut pandang normatif, karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dari segi norma, hukum lebih jelas dan pasti daripada etika, karena peraturan hukum dituliskan hitam atas putih dan ada sanksi tertentu bila terjadi pelanggaran. Bahkan pada zaman kekaisaran Roma, ada pepatah terkenal : “Quid leges sine moribus” yang artinya : “apa artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas “.

5.  Prinsip – Prinsip Etika Bisnis

Adapun prinsip-prinsip etika bisnis yaitu:

a.    Prinsip otonomi

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.

b.    Prinsip Kejujuran

Untuk Kejujuran dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak dan untuk kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga sebanding

c.    Prinsip Keadilan            

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan

Sumber:

http://rocknrollhidupku.blogspot.com/2009/10/pengertian-etika-menurut-para-ahli.html

http://reynardsimanjuntak.blogspot.com/2012/10/macam-macam-etika-bisnis.html

http://edywidianto.blogspot.com/2012/01/tugas-etika-bisnis.html

Pengertian dan Pembahasan Karya Tulis Ilmiah

Karya ilmiah (bahasa Inggris: scientific paper) adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan.

Ada berbagai jenis karya ilmiah, antara lain laporan penelitian, makalah seminar atau simposium, dan artikel jurnal yang pada dasarnya kesemuanya itu merupakan produk dari kegiatan ilmuwan. Data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya.

Di perguruan tinggi, khususnya jenjang S1, mahasiswa dilatih untuk menghasilkan karya ilmiah seperti makalah, laporan praktikum, dan skripsi (tugas akhir). Skripsi umumnya merupakan laporan penelitian berskala kecil, tetapi dilakukan cukup mendalam. Sementara itu, makalah yang ditugaskan kepada mahasiswa lebih merupakan simpulan dan pemikiran ilmiah mahasiswa berdasarkan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para pakar dalam bidang persoalan yang dipelajari. Penyusunan laporan praktikum ditugaskan kepada mahasiswa sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan menyusun laporan penelitian.

Ciri-Ciri Karya Ilmiah

1. Struktur Sajian

Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal (pendahuluan), bagian inti (pokok pembahasan), dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Bagian penutup merupakan kesimpulan pokok pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut.

2. Komponen dan Substansi

Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya, namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak.

3. Sikap Penulis

Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif, tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua.

4. Penggunaan Bahasa

Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata / istilah, dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku.

 

Syarat menulis karya ilmiah

1.      Motivasi dan displin yang tinggi.

2.      Kemampuan mengolah data.

3.      Kemampuan berfikir logis (urut) dan terpadu (sistematis).

4.      Kemampuan berbahasa

 

J   jenis-jenis karya ilmiah 

u   mum karya ilmiah di perguruan tinggi, menurut Arifin (2003), dibedakan menjadi:

1.      Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data dilapangan yang bersifat empiris-objektif. makalah menyajikan masalah dengan melalui proses berpikir deduktif atau induktif

2.       Kertas kerja seperti halnya makalah, adalah juga karya tulis ilmiah yang menyajikan sesuatu berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris-objektif. Analisis dalam kertas kerja lebih mendalam daripada analisis dalam makalah.

3.       Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris-objektif, baik bedasarkan penelitian langsung (obsevasi lapangan, atau percobaan di laboratorium), juga diperlukan sumbangan material berupa temuan baru dalam segi tata kerja, dalil-dalil, atau hukum tertentu tentang salah satu aspek atau lebih di bidang spesialisasinya.

4.       Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri.

5.      Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih (valid) dengan analisis yang terinci). Disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri, yang berupa temuan orisinal. Jika temuan orisinal ini dapat dipertahankan oleh penulisnya dari sanggahan penguji, penulisnya berhak menyandang gelar doktor (S3).

    

   Contoh Karya Ilmiah

   BAB I
PENDAHULUAN
1.1            Latar Belakang Masalah
Kebersihan pangkal kesehatan, kata-kata ini sudah tidak asing  bagi kita.Di suatu lingkungn sekoah seringkali sebuah sekolah mengalami permasalahan tentang kebersihan.Hal ini di sebabkan oleh para siswa yang membuang sampah sembarangan.

Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh Negara di dunia. Tidak hanya di Negara-negara berkembang, tetapi juga di Negara-negara maju, sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Sampah-sampah itu diangkut oleh truk-truk khusus dan dibuang atau ditumpuk begitu saja di tempat yang sudah disediakan tanpa diapa-apakan lagi. Dari hari ke hari sampah itu terus menumpuk dan terjadilah bukit sampah seperti yang sering kita lihat.

Sampah yang menumpuk itu, sudah tentu akan mengganggu penduduk di sekitarnya. Selain baunya yang tidak sedap, sampah sering dihinggapi lalat. Dan juga dapat mendatangkan wabah penyakit. Walaupun terbukti sampah itu dapat merugikan, tetapi ada sisi manfaatnya. Hal ini karena selain dapat mendatangkan bencana bagi masyarakat, sampah juga dapat diubah menjadi barang yang bermanfaat. Kemanfaatan sampah ini tidak terlepas dari penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menanganinya.

1.2             Identifikasi Masalah
berdasarkan latar belakang di atas,maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :
1.Bagaimana cara mengatasi sampah di sekitar kita ?
2. Bagaimana cara mengelola sampah tersebut ?
3. Bagaimana agar sampah tersebut dapat di manfaatkan dalam kehidupa sehari-hari ?

1.3             Rumusan Masalah
Dari identifikasi masalah di atas,di rumuskan suatu masalah yang akan di bahas dalam kary ilmiah ini yaitu :
Bagaimana cara penanggulangan sampah di sekitar kita serta cara pengelolaan sampah tersebut  agar dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

1.4            Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan hal yang hendak di capai dalam pedoman untuk melakukan suatu kegiatan yang telah di rumuskan.Adapun tujuan di adakannya penelitian ini adalah :
1.Untuk membangkitkan kesadaran kita untuk tidak membuang sampah sembarangan.
2. Untuk memberikan pengarahan bahwa membuang sampah pada tempatnya itu sangat penting.
4. Untuk mengetahui pengaruh sampah dalam kehidupan sehari-hari.
5. Untuk mengetahui jenis-jenis sampah
7. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang sampah
8. Untuk mengetahui cara mengolah sampah
9. Mencoba menganalisis dan memecahkan masalah tentang sampah.

1.5           Manfaat Penelitian
1.Penelitian ini dapat membuka wawasan kita tentang kondisi lingkungan di sekitar kita.
2.Menambah pengetahuan bagi peneliti dan pembaca serta memperkenalkan manfaat pengolahan                                                                    
   Sampah.
3.Hasil penelitian ini di harapkan menjadi sumbangan ba siswa mengenai latar belakang pengolahan    
  Sampah. 

   

   BAB II
PEMBAHASAN
1. Pengertian sampah
Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar.Menurut kamus istilah lingkungan,sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemkaian barang rusak atau bercatat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau di tolak atau buangan.Sedangkan kata bapak Dr.Tandjung,M.sc,sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi,di buang oleh pemiliknya atau pemakai semula.

Penumpukan sampah disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya adalah volume sampah yang sangat besar sehingga malebihi kapasitas daya tampung tempat pembuangan sampah akhir (TPA), pengelolaan sampah dirasakan tidak memberikan dampak positif kepada lingkungan, dan kuranganya dukungan kebijakan dari pemerintah, terutama dalam memanfaatkan produk sampingan dari sampah yang menyebabkan tertumpuknya produk tersebut di tempat pembuangan akhir (TPA).

Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial. Bahkan, dapat diartikan sebagai masalah kultural karena dampaknya mengenai berbagai sisi kehidupan, terutama di kota besar. Berdasarkan perkiraan,volume sampah yang di hasilkan oleh manusia rata-rata sekitar 0,5 kg/perkapita/hari,sehingga untuk kota besar seperti Jakarta yang memiliki penduduk sekitar 10 juta orang menghasilkan sampah sekitar 5000 ton/hari. Bila tidak cepat ditangani secara benar, maka kota-kota besar tersebut akan tenggelam dalam timbunan sampah berbarengan dengan segala dampak negatif yang ditimbulkannya seperti pencemaran air, udara, tanah, dan sumber penyakit.

Pada pengolahan sampah tidak ada teknologi tanpa meninggalkan sisa. Oleh sebab itu, pengolahan sampah membutuhkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA).
Sampah sebagai barang yang memiliki nilai tidak seharusnya diperlakukan sebagai barang yang menjijikan, melainkan harus dapat dimanfaatkan sebagai bahan mentah atau bahan yang berguna lainnya.Pengolahan sampah harus dilakukan dengan efisien dan efektif, yaitu sedekat mungkin dengan sumbernya, seperti RT/RW, sekolah, rumah tangga sehingga jumlah sampah dapat dikurangi.

Pengelolaan sampah diantaranya dapat dimanfaatkan menjadi pupuk cair organik yang didalamnya terkandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman, perbaikan struktur tanah dan zat yang dapat mengurangi bakteri yang merugikan dalam tanah. Pupuk organik biasanya tidak meninggalkan residu / sisa dalam tanaman sehingga hasil tanaman akan aman bila dikonsumsi.

2.Jenis –jenis sampah
a.Berdasarkan sumbernya
   1. Sampah alam          
      Sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami,seperti halnya daun-daunan kering di hutan yang terurai menjaditanah . Di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman.
  
2.Sampah manusia
    Sampah manusia adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vektor(sarana perkembangan) penyakit yang disebabkanvirus dan bakteri. Salah satu perkembangan utama pada dialektika manusia adalah pengurangan penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higenis dansanitasi. Termasuk didalamnya adalah perkembangan teori penyaluran pipa (plumbing). Sampah manusia dapat dikurangi dan dipakai ulang misalnya melalui sistem urinoir tanpa air.

3.Sampah konsumsi
    Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh (manusia) pengguna barang, dengan kata lain adalah sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. Ini adalah sampah yang umum dipikirkan manusia. Meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini pun masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan dan industri.

b.Berdasarkan sifatnya
   1.Sampah organic (degradable)
     Sampah Organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.

    2.Sampah anorganik (undegradable)
    Sampah Anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk laiannya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas, baik kertas koran, HVS, maupun karton.

c.Berdasarkan bentuknya
     1.Sampah padat
Sampah adalah bahan baik padat atau cairan yang tidak dipergunakan lagi dan dibuang. Menurut bentuknya sampah dapat dibagi sebagai:
Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga: sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik Merupakan sampah yang berasal dari barang yang mengandung bahan-bahan organik, seperti sisa-sisa sayuran, hewan, kertas, potongan-potongan kayu dari peralatan rumah tangga, potongan-potongan ranting, rumput pada waktu pembersihan kebun dan sebagainya.

Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam (biodegradability), maka dapat dibagi lagi menjadi:

1. Biodegradable: yaitu sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi baik aerob atau anaerob, seperti: sampah dapur, sisa-sisa hewan, sampah pertanian dan perkebunan.

2. Non-biodegradable: yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi. Dapat dibagi lagi menjadi: 

•  Recyclable: sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas, pakaian dan lain-lain.
• Non-recyclable: sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali seperti tetra packs, carbon paper, thermo coal dan lain-lain.

 
        2.Sampah cair
Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

• Limbah hitam: sampah cair yang dihasilkan dari toilet. Sampah ini mengandung patogen yang berbahaya.
• Limbah rumah tangga: sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi dan tempat cucian. Sampah ini mungkin mengandung patogen.

        Sampah dapat berada pada setiap fase materi: padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi.

Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri (dikenal juga dengan sebutan limbah), misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi.
untuk mencegah sampah cair adalah pabrik pabrik tidak membuang limbah sembarangan misalnya membuang ke selokan.

3.Prinsip pengolahan sampah
Berikut adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan nama 4M, yaitu:

a.Mengurangi (Reduce)
Sebisa mungkin meminimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan.

b.Menggunakan kembali (Reuse)
Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai, buang (bahasa Inggris: disposable).

c.Mendaur ulang (Recycle)
Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri tidak resmi (bahasa Inggris: informal) dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.

d.Mengganti (Replace)
Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama.

4.Pengolahan Sampah
Alternatif Pengelolaan Sampah :
Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan alternatif-alternatif pengelolaan. Landfill bukan merupakan alternatif yang sesuai, karena landfill tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah lingkungan. Malahan alternatif-alternatif tersebut harus bisa menangani semua permasalahan pembuangan sampah dengan cara mendaur-ulang semua limbah yang dibuang kembali ke ekonomi masyarakat atau ke alam, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap sumberdaya alam. Untuk mencapai hal tersebut, ada tiga asumsi dalam pengelolaan sampah yang harus diganti dengan tiga prinsip–prinsip baru. Daripada mengasumsikan bahwa masyarakat akan menghasilkan jumlah sampah yang terus meningkat, minimisasi sampah harus dijadikan prioritas utama.

Sampah yang dibuang harus dipilah, sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur-ulang secara optimal, daripada dibuang ke sistem pembuangan limbah yang tercampur seperti yang ada saat ini. Dan industri-industri harus mendesain ulang produk-produk mereka untuk memudahkan proses daur-ulang produk tersebut. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah.

Pembuangan sampah yang tercampur merusak dan mengurangi nilai dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan organik dapat mengkontaminasi/ mencemari bahan-bahan yang mungkin masih bisa di daur-ulang dan racun dapat menghancurkan kegunaan dari keduanya. Sebagai tambahan, suatu porsi peningkatan alur limbah yang berasal dari produk-produk sintetis dan produk-produk yang tidak dirancang untuk mudah didaur-ulang; perlu dirancang ulang agar sesuai dengan sistem daur-ulang atau tahapan penghapusan penggunaan.

Program-program sampah kota harus disesuaikan dengan kondisi setempat agar berhasil, dan tidak mungkin dibuat sama dengan kota lainnya. Terutama program-program di negara-negara berkembang seharusnya tidak begitu saja mengikuti pola program yang telah berhasil dilakukan di negara-negara maju, mengingat perbedaan kondisi-kondisi fisik, ekonomi, hukum dan budaya. Khususnya sektor informal (tukang sampah atau pemulung) merupakan suatu komponen penting dalam sistem penanganan sampah yang ada saat ini, dan peningkatan kinerja mereka harus menjadi komponen utama dalam sistem penanganan sampah di negara berkembang. Salah satu contoh sukses adalah zabbaleen di Kairo, yang telah berhasil membuat suatu sistem pengumpulan dan daur-ulang sampah yang mampu mengubah/memanfaatkan 85 persen sampah yang terkumpul dan mempekerjakan 40,000 orang.

Secara umum, di negara Utara atau di negara Selatan, sistem untuk penanganan sampah organik merupakan komponen-komponen terpenting dari suatu sistem penanganan sampah kota. Sampah-sampah organik seharusnya dijadikan kompos, vermi-kompos (pengomposan dengan cacing) atau dijadikan makanan ternak untuk mengembalikan nutirisi-nutrisi yang ada ke tanah. Hal ini menjamin bahwa bahan-bahan yang masih bisa didaur-ulang tidak terkontaminasi, yang juga merupakan kunci ekonomis dari suatu alternatif pemanfaatan sampah. Daur-ulang sampah menciptakan lebih banyak pekerjaan per ton sampah dibandingkan dengan kegiatan lain, dan menghasilkan suatu aliran material yang dapat mensuplai industri.
Melalui proses dekomposisi terjadi proses daur ulang unsur hara secara alamiah. Hara yang terkandung dalam bahan atau benda-benda organik yang telah mati, dengan bantuan mikroba (jasad renik), seperti bakteri dan jamur, akan terurai menjadi hara yang lebih sederhana dengan bantuan manusia maka produk akhirnya adalah kompos (compost).

Setiap bahan organik, bahan-bahan hayati yang telah mati, akan mengalami proses dekomposisi atau pelapukan. Daun-daun yang gugur ke tanah, batang atau ranting yang patah, bangkai hewan, kotoran hewan, sisa makanan, dan lain sebagainya, semuanya akan mengalami proses dekomposisi kemudian hancur menjadi seperti tanah berwarna coklat-kehitaman. Wujudnya semula tidak dikenal lagi. Melalui proses dekomposisi terjadi proses daur ulang unsur hara secara alamiah. Hara yang terkandung dalam bahan atau benda-benda organik yang telah mati, dengan bantuan mikroba (jasad renik), seperti bakteri dan jamur, akan terurai menjadi hara yang lebih sederhana dengan bantuan manusia maka produk akhirnya adalah kompos (compost).

Pengomposan didefinisikan sebagai proses biokimiawi yang melibatkan jasad renik sebagai agensia (perantara) yang merombak bahan organik menjadi bahan yang mirip dengan humus. Hasil perombakan tersebut disebut kompos. Kompos biasanya dimanfaatkan sebagai pupuk dan pembenah tanah.
Kompos dan pengomposan (composting) sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Berbagai sumber mencatat bahwa penggunaan kompos sebagai pupuk telah dimulai sejak 1000 tahun sebelum Nabi Musa. Tercatat juga bahwa pada zaman Kerajaan Babylonia dan kekaisaran China, kompos dan teknologi pengomposan sudah berkembang cukup pesat.

Namun demikian, perkembangan teknologi industri telah menciptakan ketergantungan pertanian terhadap pupuk kimia buatan pabrik sehingga membuat orang melupakan kompos. Padahal kompos memiliki keunggulan-keunggulan lain yang tidak dapat digantikan oleh pupuk kimiawi, yaitu kompos mampu:(1)Mengurangi kepekatan dan kepadatan tanah sehingga memudahkan perkembangan akar dan kemampuannya dalam penyerapan hara.(2)Meningkatkan kemampuan tanah dalam mengikat air sehingga tanah dapat menyimpan air lebih ama dan mencegah terjadinya kekeringan pada tanah.(3)Menahan erosi tanah sehingga mengurangi pencucian hara.(4)Menciptakan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan jasad penghuni tanah seperti cacing dan mikroba tanah yang sangat berguna bagi kesuburan tanah.

5.Cara pengolahan sampah
             Pengolahan sampah erat kaitannya dengan masyarakat karena dari sampah tersebut akan hidup mikroorganisme penyebab penyakit(bakteri,pathogen) jadi sampah harus betul-betul dapat diolah agar tidak menimbulkan masalah. Pengolahan sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai pemusnahan.

Cara pengolahan sampah adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengangkutan
    Pengumpulan dan pengangkutan sampah adalah tanggung jawab msing-masing rumah tangga / institusi penghasil sampah harus membangun tempat pembuangan dan pengumpulan sampah, lal diangkat keTSP(tempat pembuangan sementara, lalu ketempat pembuangan akhir).

2.Pemusnahan dan pengolahan
    Pemusnahan dan pengolahan sampah padat dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain :
1.Ditanam( land fill),yaitu membuat lubang didalam tanah kemudian ditimbun dalam tanah.
2.Dibakar(incineration) yaitu membakar sampah dalam incinerator.
3.Dijadikan pupuk misalnya kotoran hewan dikumpulkan menjadi pupuk kompos.
Berikut adalah salah satu contoh pengolahan sampah yang dapat di manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut :

Daur ulang Kaleng Bekas   

Anda tentu sering merasa pusing bagaimana memanfaatkan barang bekas, seperti kaleng susu, roti, atau yang lainnya. Anda tidak harus langsung membuangnya. Dengan sedikit kreativitas dan ketekunan, anda pun dapat membuat sesuatu yang lebih bermanfaat darinya. Anda pun dapat memanfaatkannya untuk dapat digunakan sebagai wadah pensil, tempat sampah, tempat cucian atau lainnya.

Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah : kaleng bekas, cat berwarna putih, pensil atau pulpen, cat akrilik. Hal pertama yang harus anda siapkan adalah kaleng bekas sebagai bahan utama untuk dapat dimanfaatkan kembali. Ambil kaleng bekas, kemudian dicuci sampai bersih, baik bagian dalam maupun bagian luarnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran, baik berupa bekas makanan, minyak atau pun debu yang menempel pada kaleng yang akan digunakan. Setelah kaleng dibersihkan, kemudian dikeringkan agar dapat dilakukan proses selanjutnya.

Setelah kaleng bersih dan kering, kemudian dilakukan proses pelapisan kaleng dengan menggunakan cat berwarna putih. Warna putih dipilih karena warna ini netral sehingga proses pengecatan warna selanjutnya akan lebih mudah dan hasilnya pun menjadi maksimal serta sekaligus untuk melapisi merk dari kaleng yang digunakan.

Setelah kaleng dilapisi warna putih, kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Tahap selanjutnya adalah dengan melukis kaleng dengan menggunakan pensil atau pulpen. Pola gambar adalah sesuai dengan selera anda. Anda dapat membuat gambar hewan, bunga, pemandangan, tokoh kartun, angka, huruf, atau pola abstrak yang anda sukai. Setelah pola tergambar pada kaleng, anda dapat mengecatnya dengan menggunakan cat akrilik. Warna untuk tiap motif pun sesuai dengan kesukaan anda. Namun, bila anda mendaur ulang kaleng untuk anak anda, anda dapat menggunakan warna cerah dan ‘ngejreng’ karena anak-anak suka sekali bila barang mereka.

Karena ini adalah proses daur ulang dan dan dibuat secara ‘handmade’ maka hasilnya pun spesial. Tidak ada yang sama. Ini adalah salah satu kelebihan membuat pola sendiri. Bila anda mengajak anak anda untuk mendaur ulang kaleng bekas di rumah, ini akan membantu merangsang kreativitas anak anda. Dan mereka pun akan bangga dengan hasil karya mereka sendiri. So, manfaatkan kaleng bekas di rumah anda. Dan anda pun dapat berkreasi dengannya.


BAB 3
PENUTUP
1.Kesimpulan
             Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar.
Jenis-jenis sampah dapat di bagi menjadi 4 yaitu :

Ø Berdasarkan sumbernya seperti :
a.Sampah alam
b.Sampah manusia
c. Sampah konsumsi
Ø Berdasarkan sifatnya seperti :
a.Sampah organic(degradable)
b.Sampah anorganik(undegradable)
Ø Berdasarkan bentuknya seperti :
a.Sampah padat
b.Sampah cair

             prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah di kenal juga dengan nama 4M yaitu : mengurangi,menggunakan kembali,mendaur ulang,dan mengganti.

             Cara pengolahan sampah dapat di mulai dari pengumpulan dan pengangkutan serta pemusnahan dn pengolahan.

2.Saran
Cara pengendalian sampah yang paling sederhana adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Selain itu diperlukan juga kontrol sosial budaya masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan, walaupun kadang harus dihadapkan pada mitos tertentu. Peraturan yang tegas dari pemerintah juga sangat diharapkan karena jika tidak maka para perusak lingkungan akan terus merusak sumber daya. 

    

   Sumber :

   http://suratproposal.blogspot.com/2013/11/contoh-karya-tulis-ilmiah-tentang-sampah.html

 http://anggy-trianty.blogspot.com/2014/06/pengertian-dan-pembahasan-karya-ilmiah.html

JURNAL DASAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM BANK SYARIAH TERHADAP PENGAWASAN BANK INDONESIA UNTUK PEREKONOMIAN INDONESIA”.

DASAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM BANK SYARIAH TERHADAP PENGAWASAN BANK INDONESIA UNTUK PEREKONOMIAN INDONESIA”.

Ryzka Amelia             (16211530)

Putra Claudio D         (15211622)

I Gusti Ngurah           (13211419)

Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma.

Perubahan paradigma di bidang perbankan di masyarakat merupakan kekuatan berdirinya perbankan Syariah di Indonesia.
Perubahan paradigma meliputi perubahan keyakinan terhadap Nilai. Di bidang perbankan khususnya telah terjadi perubahan keyakinan terhadap nilai transaksi dengan sistem Riba menjadi transaksi dengan sistem Bagi Hasil. Sistem ini dikenal masyarakat Islam dengan istilah Mudharobah dan menjadi lembaga perbankan yang dikembangkan sejak tahun 1963 di Mesir. Sedangkan di Indonesia mulai dikembangkan menjadi sistem perbankan sejak tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Berkenaan dengan itu, permasalahan yang akan dilakukan penelitian adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah dan Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia berkaitan dengan perlindungan hukum nasabah pada bank syariah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan data sekunder untuk menganalisa hubungan hukum antara bank dengan kreditur serta perlindungan hukum nasabah, dan membandingkan antara bank konvensional dengan bank syariah serta konsekuensi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Perubahan sistem perbankan harus dikawal dengan regulasi oleh hukum di satu pihak, sementara adanya pengawasan oleh sistem perbankan itu sendiri di lain pihak.Pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.Tujuan dari pengawasan adalah adanya jaminan pemenuhan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank. Sejak tahun 1992, dimulai dengan UU No. 7 Tahun 1992 sampai dengan terbitnya UU No. 21 Tahun 2008 telah terjadi proses perubahan pada regulasi perbankan.

Kata Kunci : penelitian yuridis normative, hubungan hukum antara bank dengan kreditur, perlindungan hukum nasabah, bank konvensional dengan bank syariah, konsekuensi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

LATAR BELAKANG

Perubahan Paradigmatis Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia.Masyarakat Islam Indonesia, sedang merubah paradigmanya terhadap hukum Islam, dari paradigma agama yang melihat hukum Islam hanya bagian dari agama Islam di Indonesia, menjadi paradigma hukum yang bersifat lebih luas, yang melihat hukum Islam bukan hanya sebagai bagian dari agama Islam melainkan juga bagian dari hukum Nasional Indonesia. Sebagai contoh perubahan di bidang ekonomi yang dimulai dengan perubahan perilaku perbankan, dari penggunaan bank yang berbasis riba menjadi bank berbasis anti riba, yaitu dengan lahirnya Bank-bank Syariah di Indonesia.
Perilaku ekonomi dalam bidang perbankan di Indonesia juga mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Perbankan Konvensional yang transaksinya berdasarkan pada riba, tidak demikian saja ditutup atau serta merta dihapuskan, melainkan dirubah secara perlahan dengan memberi perbankan alternatif yang halal yang tujuannya adalah melakukan perubahan struktural atau paradigmatis dalam pemikiran masyarakat di Indonesia dari bank dengan dasar Riba menjadi Bank Anti Riba. Hal itu terkait dengan kondisi bangsa Indonesia yang pluralistik di bidang agama. Dalam konteks inilah kemudian terjadi perubahan paradigma perbankan dari sistem riba yang
merupakan akhlak yang dilarang menjadi sistem bagi hasil yang merupakan ahlak yang diperintahkan Allah. Perubahan paradigma ini tidak terlepas dari proses Globalisasi yang sedang berlangsung di Indonesia.
Perubahan Sistem Perbankan dalam Sistem Hukum Di Indonesia Suatu hal yang patut kita banggakan dari pembuat Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah, mereka telah berhasil menyelipkan ketentuan-ketentuan Perbankan dengan prinsip Syariah, sehingga perkembangan dan pengembangan perbankan di Indonesia semakin kompetitif dan sampai pada saatnya terbit UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Maka sejak saat itu di Indonesia mengenal Dual Banking System yaitu bank konvensional dan bank bagi hasil. Pengawasan sistem perbankan syariah berkaitan dengan keunikan Perbankan Syariah, yaitu pada fungsi dasar bank syariah secara umum sama dengan bank konvensional, sehingga prinsip umum pengaturan dan pengawasan bank berlaku pula pada bank syariah. Namun adanya sejumlah perbedaan cukup mendasar dalam operasional bank syariah menuntut adanya perbedaan pengaturan dan pengawasan bagi bank syariah. Aspek hukum yang penting dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya adalah perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen perbankan. Perundang-udangan di Indonesia mengakomodir masalah perlidungan hukum nasabah dari dua sisi, yaitu dari sisi perjanjian perbankan dan dari pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral.

Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.    Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah?
2.    Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, berkaitan dengan perlindungan hukum nasabah pada Bank Syariah?

Tujuan dari penelitian ini adalah :
1.    Untuk memahami pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah.
2.    Untuk memahami Pelaksanaan Pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
3.    Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi departemen atau lembaga terkait dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, untuk membandingkan antara bank konvensional dengan bank prinsip syariah dalam menghimpun dana,memberikan perlindungan hukum, dan pelaksaanan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia., serta nasabah/kreditur sebagai pengguna jasa bank tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, serta UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang perbankan No.7 tahun 1992 diubah menjadi No.10 tahun 1998 dinyatakan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.Perbankan di Indonesia menurut jenisnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan prinsip operasionalnya menggunakan prinsip Konvensional dan prinsip Syariah.

Bank syariah, atau Bank Islam, merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam.
•    Menurut Schaik (2001), Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.


•    Menurut Sudarsono (2004), Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.
•    Menurut Abdullah Saeed Pengertian Mudlarabah dan Musyarakah adalah Mudlarabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut rab al-mal (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut mudlarib, untuk tujuan usaha dagang.Musyarakah ( kemitraan ) adalah dasar kedua dari konsep Profit and Loss Sharing dalam perbankan Islam. Musyarakah adalah suatu kontrak yang lazimnya diikuti oleh para mitra yang setara, artinya kedua belah pihak sepakat dengan syarat -syarat kontrak, dan salah satu pihak tidak boleh mendiktekan syarat-syarat tersebut kepada pihak lain.

Dengan demikian dapat dirangkum definisi Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengesahkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Dasar Hukum
A.    Dasar Hukum Normatif
Dari sisi eksistensiya, Hukum Islam di Indonesia terbagi ke dalam dua bagian,yaitu hukum yang bersifat normatif dan hukum yang bersifat formal. Keduanya merupakan hukum positif di Indonesia, karena berlakunya bersifat yuridis normatif, yaitu di dasarkan pada peraturan perundang -undangan, dan bersifat yuridis formal, yaitu berlaku ditunjuk oleh perundang-undangan atau sudah menjadi perundangundangan.

B.    Dasar Hukum Formal
Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, UUD 1945 pasal 29, Ketentuan pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan menyatakan Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasarnya mengandung tiga makna, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, KUH Perdata pasal 1338 bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya, dan Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dan untuk BPRS yaitu Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

METODE PENELITIAN

METODE PENDEKATAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative,karena penelitian ini menggunakan data sekunder untuk menganalisa hubungan hukum antara bank dengan para kreditur serta aspek perlindungan hukumnya dan, membandingkan antara bank konvensional dengan prinsip syariah. Pendekatan sosiologis, digunakan untuk menganalisa kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam menghimpun dana dari masyarakat.

SPESIFIKASI PENELITIAN

Berdasarkan spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analistis, karena dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci dari teori dan konsep-konsep mengenai perlindungan hukum, sistematik dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank (konvensional dan prinsip syariah), khususnya dalam menghimpun dana masyarakat, karena penelitian ini juga menganalisa aspek perlindungan hukum kepada para kreditur, melalui perangkat hukum perbankan yang berlaku.

METODE PENGUMPULAN DATA

Sejalan dengan penelitian yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode guna mendapatkan data. Sumber data yang diperlukan penelitian ini, adalah data sekunder, yaitu data pustaka dari Bank Indonesia.

METODE ANALISA DATA

Pengertian analisa diartikan sebagai suatu penjelasan dan interprestasi secara logis, sistematis dan konsisten. Sesuai dengan teknik yang dipakai dan sifat data yang diperoleh, hasil pengumpulan data ini akan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif normatif. Sehubungan dengan analisis tersebut diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan teori Correspondence Theory,yaitu dengan melakukan penelitian dan pengkajian secara mendalam berdasarkanperundang-undangan dan teori-teori untuk mengungkapkan keabsahan data yang diperoleh yang merupakan fakta dan saling berhubungan sebagai konsekuensi kebenaran pernyataan data.

TEKNIK PENGECEKAN VALIDITAS DATA

Untuk pengecekan keandalan dan keakuratan data, maka digunakan teknik penafsiran data, yakni teknik yang menjabarkan ke dalam tujuan, prosedur umum, peranan hubungan kunci, peranan interogasi data dan langkah penafsiran data dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif serta pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai akurasi kenyataan data.

Hasil dan Pembahasan

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK SYARIAH

SUMBER-SUMBER DANA
Untuk mengetahui kegiatan usaha dalam menghimpun dana, perlu ditelusuri melalui sumber-sumber data yang dikelola oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia yang merupakan lembaga Independent sebagai Bank Sentral yang memiliki tanggung jawab salah satunya sebagai pengawas dan pembina bank dapat dijadikan sumber yang sentralistik pada saat ini.Sumber dana dan perkembangan perbankan di Indonesia meningkat dengan baik sehingga dapat digunakan sebagai biaya pembangunan dan sarana intermediasi bagi masyarakat pengguna jasa perbankan. Sumber dana tersebut didapatkan dari masyarakat yang menanamkan dananya diperbankan dan dari lembaga keuangan lainnya yang memiliki kerja sama atau linkage program.

 LINKAGE PROGRAM
Bank sebagai sarana lembaga intermediasi memiliki kerja sama dengan lembaga lain untuk menjaga system keuangan Negara ini, yaitu dengan linkage program adalah suatu kerja sama bank dengan lembaga lain untuk mengelola dana yang dapat digunakan masyarakat sehingga system perekonomian akan berkelanjutan. Linkage Program tersebut
berjalan antara BPR dengan Bank Umum yang bersifat kemitraan yang mana meningkatkan sector UMKM.

BENTUK DAN SIFAT HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DENGAN KREDITUR
Dari Hasil penelitian diketahui dalam praktek perbankan. Nasabah bank dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) :
a.    nasabah penyimpan dana/kreditur
b.    nasabah penerima dana/debitur
c.    nasabah pengguna jasa bank.
Dalam kegiatan usaha bankketiganya disebut sebagai nasabah yang melakukan hubungan hukum dengan bank.

SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH
Sebagai sebuah kegiatan usaha yang regulasinya diatur oleh UU dan perundangundangan lain berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, di dalam perbankan syariah juga terdapat sistem perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Sistem itu dapat dilihat dari sisi hubungan antara bank dengan nasabah, serta hubungan antara bank dengan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral.





PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH MELALUI UNDANG-UNDANG
A.    Perlindungan Konsumen
UUPK bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Sebelum disahkannya UUPK pada dasarnya telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen antara lain: Pasal 202-205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, OrdonansiBahan-bahan Berbahaya (1949), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan sebagainya.Lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung hukum (umbrella act) di bidangkonsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang materinya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan tentang perkreditan direalisir sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit.

B.    Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perbankan

Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Hukum sebagai alat rekayasa social (Law as a tool of social engineering) terlihat aktualisasinya di sini. Di tataran undang-undang maupun PBI terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.

C.    Perlindungan Nasabah melalui Pengawasan Bank Indonesia

Hubungan antara bank dengan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral, adalah adanya pengaturan dan pengawasan oleh Bank Indonesia. Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia, untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan, kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi) , kebijakan prinsip kehatihatian bank (prudential banking),dan pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (self regulatory banking) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

1.    Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank Oleh Bank Indonesia Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut:
•    Kewenangan memberikan izin (right to license), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank.
•    Kewenangan untuk mengatur (right to regulate), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
•    Kewenangan untuk mengawasi (right to control), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (on-site supervision) dan pengawasan tidak langsung (off-site supervision).
•    Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction)yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan.Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

2.    Program Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia (BI)

Dalam rangka pengawasan, Bank Indonesia (BI) mencanangkan program–program pengawasan dengan tujuan sebagai berikut: "Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko". Bank Indonesia (BI) membuat konstruksi perlindungan hukum nasabah dengan membuat program praktis perbankan melalui mekanisme perbankan. Tujuan dari perlidungan hukum melalui mekanisme perbankan adalah meliputi :
•    Untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah
•    pendirian lembaga mediasi independen
•    peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah.

PERLINDUNGAN  NASABAH BANK SYARIAH BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN
Menurut UU No.21 Tahun 2008, asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.
Aturan dan mekanisme pengesahan dari otoritas fatwa tentang kehalalan atau kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah,Otoritas fatwa tentang kehalalan atau kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 - Komite Perbankan Syariah, merupakan aturan dan mekanisme pengesahan otoritas fatwa tentang kehalalan jasa dan produk perbankan syariah. Secara normatif peraturan BI di atas mengandung norma hukum yang harus ditaati untuk mencapai ketertiban hukum, karena pada prinsipnya tujuan sebuah pengaturan adalah untuk mencapai ketertiban. Oleh karena itu pelanggaran terhadap mekanisme yang sudah diatur adalah hilangnya ketertiban hukum yang secara konstruktif dibangun untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan sebagaimana telah disebut dalam ketentuan Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006.

SISTEM PENGAWASAN YANG MEMANTAU TRANSAKSI KEUANGAN BANK SESUAI DENGAN FAKTA YANG DIKELUARKAN OLEH OTORITAS FATWA PERBANKAN SERTA MEKANISME PENETAPAN OPINI SYARIAH COMPLIANCE
Karakteristik Operasional perbankan syariah secara ideal memiliki ciri utama menerapkan sistem bagi hasil dalam menarik dana maupun dalam kegiatan financing. Akad yang lazimnya digunakan adalah mudarabah dan musyarakah. Dalam hal ini, manajemen bank syariah bertindak selaku mudarib (agent) dari dua pihak sekaligus yaitu pemilik bank dan deposan (investor) yang memiliki hak yang berbeda. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dari manajemen bank dalam memperlakukan kedua pihak. Kontrak mudharabah adalah instrumen keuangan dengan prinsip bagi hasil yang hak dari deposan (investor) tersebut tidak persis sama dengan hak deposan bank konvensional atapun pemegang saham.

MEKANISME PENGATURAN DAN PENGAWASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
Mekanisme perbankan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah sebagai berikut :
a.    Tugas Mengatur Dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 UU-BI. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.

b.    Tugas Mengatur Dan Mengawasi Bank
Pengaturan dan Pengawasan Bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU-BI. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank (Pasal 24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Pasal 25). Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung (Pasal 27).


PERLINDUNGAN NASABAH BANK SYARIAH BERKAITAN DENGAN PENGAWASAN BANK INDONESIA (BI)

FUNGSI KONTROL (PENGAWASAN) BANK INDONESIA TERHADAP PERBANKAN SYARIAH BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN NASABAH
Fungsi Kontrol (pengawasan ) Bank Indonesia (BI) terhadap Bank Syariah adalah Perlidungan Nasabah Bank Syariah, diwujudkan dalam berapa hal, yaitu:
a.    Melakukan Pengaturan Perbankan.
b.    Melakukan Pengawasan berdasarkan program pengawasan yang dibuat oleh Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

PENGAWASAN OLEH BANK INDONESIA (BI) TERHADAP BANK SYARIAH DALAM MELAKSANAKAN PRINSIP SYARIAH
Diprogramkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral yang dirancang secara umum untuk semua bank maupun hal-hal yang khusus mengenai bank syariah. Secara umum pengawasan terhadap perbankan syariah sama dengan pengawasan pada perbankan konvensional, yaitu berdasarkan pada Program pengawasan Bank Indonesia (BI) terhadap seluruh perbankan di Indonesia.

TUJUAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK
Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai, Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, pelaksana kebijakan moneter, lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan; agar tercipta sistem perbankan yang sehat,baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional, Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan: kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi), kebijakan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking), dan pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (self regulatory banking) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

PERLINDUNGAN NASABAH BANK SYARIAH DENGAN PROGRAM PENGATURAN PERBANKAN OLEH BANK INDONESIA
BI sebagai subyek pengawasan telah merancang program pengawasan melalui sebuah lembaga yang disebut dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yang bertugas menyusun program, target dan skedul pelaksanaan pengawasan perbankan pada periode tertentu. Di samping menyusun program pengawasan, API juga membuat pengaturan yang berkaitan dengan program perlindungan nasabah Bank yang dilaksanakan sejak tahun 2004 hingga tahun 2010.

SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan perlindungan terhadap nasabah Bank Syariah sesuai PBI No.6/24/PBI/2004 kegiatan usaha bank syariah yaitu bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha bank yang merupakan sumber pendapatan lainnya yang sangat potensial pada era globalisasi adalah perdagangan surat berharga di pasar uang, pasar modal serta mengembangkan jasa pelayanan terhadap nasabah yang lebih inovatif antara lain membuka jasa pelayanan informasi peluang bisnis nasabah, membantu menyusun administrasi nasabah. Dalam kegiatan tersebut bank semakin mampu bersaing dalam menjaring nasabah dengan bank lain karena memiliki spesifikasi dalam meningkatkan urusan bisnis nasabah.
Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana atau deposan merupakan perjanjian antara pemberi dana/penananam dana dengan bank sebagai pengelola dengan prisip PLS /bagi hasil dan konsekuensi masing-masing pihak. Dalam KUH Perdata pasal 1765 merupakan cermin perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan nasabah, sedangkan nasabah penyimpan dana atau deposan hanya bersedia menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan apabila nasabah deposan percaya bahwa bank yang bersangkutan
mampu untuk membayar kembali dana itu apabila ditagih.Selanjutnya dalam system bank syariah,Pengertian Mudlarabah dan Musyarakah sebagai berikut;
•    Mudlarabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut rab al-mal (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut mudlarib, untuk tujuan usaha dagang.
•    Musyarakah ( kemitraan ) adalah dasar kedua dari konsep Profit and Loss Sharing dalam perbankan Islam. Musyarakah adalah suatu kontrak yang lazimnya diikuti oleh para mitra yang setara, artinya, kedua belah pihak sepakat dengan syarat-syarat kontrak, dan salah satu pihak tidak boleh mendiktekan syarat-syarat tersebut kepada pihak lain.

Selain itu dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditetapkan dengan dimensi hukum memandang nasabah sebagai konsumen perbankan. Berdasarkan hal tersebut bahwa keunikan tersendiri bank dengan prinsip syariah memiliki kandungan filosofis yang sangat tinggi karena dengan adanya bargaining positition antar pihak menjadikan nuansa bisnis yang melalui perbankan syariah akan menjadi bersifat adil da n nyaman karena pihak-pihak tersebut sepakat atas pembagian konsekuensi logis yang akan diterima.

SARAN
Sesuai dengan tujuan penelitian adalah mengetahui kegiatan usaha perbankan yang melindungi nasabah bank syariah yang berkaitan dengan pengawasan oleh Bank Indonesia dan berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisis, penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

•    Pengawasan dan pembinaan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia lebih dioptimalkan pada proses hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah yang meliputi perjanjian antar pihak sehingga bargaining position merupakan hal yang subtansial, karena perjanjian tersebut sebagai dasar tindaklanjut proses perbankan dapat berjalan sebagai fondasi perekonomian Nasional.

•    Kebijakan pemerintah dan Negara dalam memposisikan perbankan syariah khususnya lebih difokuskan pada sosialisasi dan pengembangan system keuangan syariah sehingga masyarakat akan menikmati dampak postipnya karena semua pihak mendapatkan bargaining positition.

•    Perlindungan Nasabah agar diberikan sejak dini yakni dengan adanya informasi keberadaan bank syariah secara informative, sehingga dalam berkompetisi dengan bank lainnya akan mendapatkan posisi yang suitable dan acceptable. Perlindungan sejak dini dapat berjalan dengan baik dengan memberikan informasi yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek.

•    Mendorong dan memotivasi pemerintah dan Negara untuk mengembangkan dunia perbankan syariah dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina perbankan.
•    Perlu tindak lanjut atas perjanjian awal yang memiliki bargaining positition dapat diakomodir oleh Undang-Undang Perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA